Surabaya (Antara Bali) - Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi akan
mewajibkan kepada menterinya untuk bisa memberantas mafia minyak dan gas
yang selama ini masih beroperasi di Indonesia demi terciptanya negara
yang maju.
"Minyak dari Indonesia itu dikirim ke luar untuk diolah, kemudian
minyak tersebut diimpor lagi. Nah, kalau kondisi seperti ini bagaimana?"
katanya saat memberikan sambutan pada Muktamar Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) di Empire Palace, Surabaya, Jawa Timur, Minggu.
Ia bertanya, kenapa Indonesia tidak memakai bahan bakar dari gas dan juga batu bara sebagai pembangkit listrik?
"Hal itu karena ada mafia yang bermain di dalamnya. Semua kok mafia. Saya sudah lihat satu persatu," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, menjadi tugas menteri yang baru untuk
menghilangkan mafia-mafia tersebut. Dan tugas PKB untuk menghilangkan
mafia itu juga.
"PKB harus mampu menghilangkan itu. Jangan sampai yang nanti
dijadikan menteri malah ikut menjadi mafia di situ. Oleh sebab itu,
menteri itu harus memiliki karakter yang kuat, berani memutuskan, berani
benturan, mampu manajerial dan juga jujur. Tidak pintar tidak apa-apa,"
katanya.
Ia mengatakan, seperti listrik yang ada di Kalimantan. Kenapa tidak menggunakan "power plant" dan izinnya menjadi sulit.
"Kalau proses perizinannya sulit dan harus selama enam tahun. Terus
pembangunannya kapan, listriknya bisa dinikmati oleh warganya kapan?"
katanya bertanya.
Ia mengatakan, kalau kondisinya seperti ini terus, maka dirinya
kelak tidak segan-segan untuk mencopot oknum yang bersangkutan.
"Kenapa masalahnya selalu perizinan, dan kondisi seperti itu harus
diganti mengingat saat ini sudah zamannya one stop service supaya
masyarakat bisa terlayani dengan cepat," katanya.
Untuk meneruskan pembangunan di Indonesia, kata dia, infrastruktur
diperlukan terutama yang di laut mengingat dua pertiga wilayah Indonesia
adalah bahari.
"Tapi gak pernah diperhatikan. Saya berikan, kenapa tol laut. Bukan
jalan tol. Ujung barat sampai ujung timur, karena tidak ada kapal yang
lewat terus menerus, sehingga harga berbeda," katanya.
Ia mencontohkan, harga semen di Pulau Jawa saat ini berkisar antara
Rp60 ribu sampai dengan Rp70 ribu setiap saknya, tetapi kalau di Papua
harganya bisa sampai tembus angka Rp1,5 juta.
"Ada ketidakadilan, sehingga basis logistik harus diperbaiki. Yang
baik laut, diterima kereta. Kalau bisa dilakukan harga untuk
transportasi, 15 persen dari harga, itu artinya berat di ongkos,"
katanya. (WDY)
Jokowi Kelak Wajibkan Menteri Berantas Mafia Minyak
Senin, 1 September 2014 8:02 WIB