Jakarta (Antara Bali) - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S
Pane mengharapkan Menteri Komunikasi dan Informasi terpilih pada kabinet
Joko Widodo memiliki ketegasan dan keberanian memblokir dan menutup
berbagai situs maupun media sosial kelompok teroris.
"IPW menilai
ancaman terorisme di era pemerintahan Presiden Jokowi masih cukup
tinggi. Pada pemerintahan Presiden SBY, Menkominfo tidak bersikap tegas
untuk menutup tuntas berbagai situs dan media sosial kalangan teroris,
akibatnya para teroris bisa dengan bebas menyosialisasikan misi, ajaran,
dan gerakannya," kata Neta melalui siaran pers di Jakarta, Jumat.
Menurut
IPW para teroris bisa dengan bebas membangkitkan emosional kalangan
muda untuk kemudian mengajak mereka bergabung melalui situs dan jejaring
sosial. Situs teroris juga dinilai bebas memaparkan cara-cara membuat
bom atau bahan peledak lainnya.
Kondisi tersebut menurut dia, membuat peta daerah rawan teroris dan sentra pembuatan senjata rakitan juga kian melebar.
"Ironisnya,
ibukota Jakarta menduduki posisi nomor dua sebagai daerah rawan teroris
saat ini. Urutan pertama Sulteng, kemudian Jakarta, Aceh, Sumut,
Lampung, Klaten, Solo, Jatim, Bima, Maluku, dan Papua. Sentra pembuatan
senjata rakitan pun melebar ke Lampung, Cipacing (Jabar), dan Klaten
(Jateng)," ujar dia.
Neta memandang Presiden Jokowi perlu menekan
perkembangan potensi terorisme ini. Caranya antara lain, Menkominfo
kabinet Jokowi harus mau dan mampu memblokir semua situs dan media
sosial kalangan teroris.
Di sisi lain instansi pemerintah,
seperti Imigrasi, Bea Cukai dan lainnya harus terus menerus berkordinasi
dengan BNPT, Polri, dan institusi intelijen.
Antisipasi maksimal
ini menurutnya, diperlukan mengingat ada ratusan pemuda Indonesia yang
saat ini bergabung dengan ISIS di jazirah Arab dan setiap saat mereka
bisa pulang ke Indonesia untuk menebar sikap radikalnya. (WDY)
IPW Harap Menkominfo Terpilih Blokir Situs Teroris
Jumat, 24 Oktober 2014 13:29 WIB