Jakarta (Antara Bali) - Sejumlah pengamat menyatakan sosok ideal
direktur jenderal (dirjen) pajak harus memiliki integritas tinggi, jiwa
kepemimpinan dan pendidikan memadai sehingga memiliki kompetensi dalam
menentukan kebijakan perpajakan dan berani memberantas mafia pajak.
Pengamat pajak dari Perkumpulan Prakarsa Wiko Saputra misalnya,
mengatakan tiga kriteria sosok ideal dirjen pajak yakni memiliki
integritas, kompetensi dan mempunyai visi yang terukur dan jelas.
"Kita mencari sosok yang berintegritas tinggi agar mampu memberantas
mafia pajak dan memperbaiki sistem pajak secara progresif," kata Wiko
Saputra dalam diskusi Uneg-uneg Politik Anda dan Hendri Satrio di
Jakarta, Minggu.
Integritas calon itu, katanya, dapat dinilai dari beberapa cara
seperti rekam jejak masing-masing calon terhadap prestasi dan karir
pekerjaan yang dicapai.
Selain itu, calon dirjen pajak harus terbuka terkait harta
kekayaannya sehingga dapat disesuaikan antara pendapatan dan jabatan
yang dipegang sebelumnya.
"Mereka (calon dirjen pajak) harus menyebutkan harta kekayaan," ujarnya.
Terkait kompetensi, katanya, seorang dirjen pajak harus ahli dalam
bidang perpajakan, ekonomi dan hukum dengan memiliki latar belakang
pendidikan yang sesuai ditambah dengan pengalaman sehingga mampu
memberantas mafia pajak.
Ia mengatakan ada empat sektor rawan penghindaran dan pengemplangan
pajak yaitu pertambangan, perkebunan atau kehutanan, properti dan jasa
keuangan.
Wiko mengatakan hanya 500.000 perusahaan yang melaporkan pembayaran
pajak dari total lima juta perusahaan yang ada di Indonesia.
"Perusahaan yang membayar pajak itu masih sangat sedikit, bahkan
mereka tidak membayar pajak sesuai dengan aturan pajak," katanya.
Menurut dia, pemberantasan mafia pajak adalah tugas utama yang harus
diselesaikan calon dirjen pajak, yang harus tercantum dalam visi jelas
untuk memberantas mafia pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara dari
sektor perpajakan.
Ia mengatakan rasio pajak sebesar 12,3 persen setiap tahunnya
cenderung stagnan ataupun turun, dimana sektor perpajakan menyumbang 78
persen terhadap penerimaan negara.
Wiko berharap calon dirjen pajak dapat berkomiten menaikkan rasio
pajak hingga 16 atau 17 persen sehingga mampu mengoptimalkan penerimaan
pajak.
"Masih banyak potensi wajib pajak belum digarap," katanya.
Sementara itu ekonom dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Mangasa A
Sipahutar mengatakan seorang Dirjen Pajak harus memiliki pendidikan di
atas rata-rata pegawai di lembaga itu sebagai modal kepemimpinan.
"Kepemimpinan bisa diperoleh kalau dia berpendidikan di atas
rata-rata dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk punya power lebih
tinggi," kata Mangasa A Sipahutar.
Menurut dia, pendidikan yang memadai membantu dirjen pajak memahami
situasi ekonomi nasional, regional dan internasional untuk menentukan
kebijakan pajak ke depan.
Ia mengatakan seorang dirjen pajak jika hanya memiliki integritas
baik tetapi tidak mempunyai pemahaman perekonomian baik akan sulit
mengelola penerimaan pajak negara dan menetapkan kebijaan.
"Kalau menaikkan target penerimaan pajak sewaktu perekonomian lemah
maka sektor riil akan goyang, penggangguran meningkat dan kemiskinan
meningkat," tuturnya.
Ia mengatakan penting bagi seorang dirjen pajak memahami substansi
perekonomian sehingga bisa menentukan kebijakan pajak yang sesuai pada
setiap periode pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sedangkan Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Indonesia Imron Rosyidhi mengatakan calon dirjen pajak harus
memiliki sejumlah kriteria antara lain percaya diri, mau bekerja sama,
pintar atau kompeten di bidang perpajakan, tepat dan cepat dalam
mengkaji suatu permasalahan dan mengambil keputusan.
"Dia (calon dirjen pajak) garus mempunyai wawasan ekonomi dan
kredibilitas bagus, berani mengambil keputusan cepat, tepat dan adil,"
katanya.
Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P Brodjonegoro
mengharapkan direktur jenderal pajak yang terpilih melalui seleksi
jabatan bisa memenuhi target penerimaan pajak, agar pemerintah dapat
merealisasikan berbagai program pembangunan.
"Saya ingin memilih dirjen yang bisa membantu saya mencapai target,
mudah-mudahan seleksi terbuka ini bisa membantu," katanya.
Menkeu mengatakan figur dirjen pajak juga harus memiliki jiwa
kepempimpinan serta memahami betul berbagai persoalan terkait manajemen
pajak, agar tidak perlu lagi belajar dan langsung fokus menjalankan
tugas mengamankan penerimaan pajak.
"Lebih baik bila orang ini mengerti substansi dan punya leadership
yang bagus plus integritas dan bersih. Itu sangat penting bagi kondisi
Direktorat Jenderal Pajak yang sedang menjadi sorotan," ujarnya.
Kementerian Keuangan secara resmi membuka seleksi terbuka bagi
pimpinan tinggi madya, eselon Ia dan Ib, diantaranya untuk pengisian
jabatan Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal di
kementerian itu.
"Kami mengundang pegawai negeri sipil pusat dan daerah yang telah
memenuhi syarat, untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka menjadi
kandidat jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian
Keuangan," kata Wakil Menteri Keuangan sekaligus Ketua Panitia Seleksi,
Mardiasmo.
Selain jabatan Dirjen Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal,
Kementerian Keuangan juga membuka seleksi terbuka untuk posisi Staf Ahli
Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi serta Staf Ahli
Bidang Penerimaan Negara. (WDY)
Pengamat: Dirjen Pajak Harus Berani berantas Mafia Pajak
Senin, 24 November 2014 8:01 WIB